Kerjasama antara BKKBN Perwakilan Kepri dengan Unrika ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BKKBN Kepri di Hotel The Hill, Nagoya, Kamis-Jumat (10-11/5).
Kepala BKKBN Perwakilan Kepri, Sunarto menyatakan, kerjasama ini akan diawali dengan melakukan kajian kependudukan hasil sensus penduduk (SP) 2010 Badan Pusat Statistik (BPS). Dari kajian kependudukan ini, maka akan didapatkan gagasan bagi pengendalian kependudukan di Provinsi Kepri. “Melalui kerjasama dengan peguruan tinggi ini, kita harapkan ada pertukaran informasi dan bisa saling memberikan masukan yang membagun bagi pengendalian penduduk di Provinsi Kepri,” ujarnya.
Kerjasama ini tidak hanya akan dilakukan bersama dengan Unrika Batam saja. Namun juga akan dilakukan dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kota Batam ataupun Provinsi Kepri. Sehingga akan tersusun kajian kependudukan secara nasional.
Analisa terhadap hasil SP 2010 ini diantaranya akan dilakukan terkait dengan pengenalan ciri-ciri penduduk yang ada di Provinsi Kepri. Seperti tingkat kesehatannya, harapan hidup dan kepesertaan dalam ber-KB.
Pengendalian penduduk di Provinsi Kepri, kata Sunarto, merupakan tantangan tersendiri, karena keunikan yang dimiliki Provinsi Kepri dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Diantaranya faktor pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepri per tahun, yang sekitar 75 persennya atau sebanyak 120 ribu diakibatkan oleh penduduk migran atau pendatang. Sedangkan faktor pertumbuhan penduduk dari angka kelahiran murni, hanya sekitar 25 persen atau 40 ribuan per tahun.
“Para pendatang masuk ke Batam untuk bekerja, kemudian menikah dan memiliki anak. Ini yang menyebabkan tingginya pertumbuhan penduduk di Kepri,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk BKKBN Kepri, Atok Suwarto menyatakan, dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kepri, pihaknya giat membangun kemitraan bersama sejumlah elemen masyarakat. Seperti dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, Apindo, Kepala Dinas dan Kepala Badan di Pemprov Kepri, Korem 033 Wira Pratama serta Lantamal IV Tanjung Pinang.
“Kemitraan ini dilakukan sebagai wujud keikutsertaan elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. Tanpa keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah, maka revitalisasi akan lambat dilakukan,” ujarnya.
Contoh konkret bentuk kemitraan yang dilakukan BKKBN bersama sejumlah elemen masyarakat dan instansi terkait diantaranya meliputi program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti TNI Manunggal KB, bakti sosial, KB perusahaan serta melakukan kajian dan penelitian bersama perguruan tinggi di Kepri.
Program kemitraan ini juga sebagai solusi atas kebuntuan birokrasi paska kebijakan desentralisasi. Yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah, terutama dalam pembangunan kependudukan dan KB yang harus diatasi secara bersama.
“Pengendalian kependudukan dan program KB bertujuan untuk menciptakan penduduk berkualitas. Penduduk yang berkualitas merupakan aset pemerintah daerah, sedangkan penduduk yang tidak berkualitas adalah beban bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Permasalahan pembangunan dan kependudukan, jelas Ato, dabat dibangun melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan mampu berperan serta dalam pembangunan daerah. Selain ditentukan oleh kualitas pendidikan, kualitas SDM juga ditentukan oleh kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Dengan adanya SDM yang berkualitas, maka dengan mudah akan terbangun keserasian kebijakan pembangunan daerah dengan program kependudukan dan KB,” pungkasnya. ***