Ramon Zamora
(Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan UNRIKA Batam)
Deklarasi Millennium yang menghasilkan tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDGs), intinya peningkatan kerjasama global untuk mencapai perbaikan kehidupan sosial ekonomi penduduk dunia. Millenium Development Goals (MDG’s) adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB. Untuk memonitor tingkat capaian perbaikan kehidupan sosial penduduk, maka digunakan beberapa indikator yang tertuang dalam 8 target yang diantaranya mengurangi kemiskinan, penuntasan pendidikan dasar baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kesehatan ibu serta memastikan kelestarian lingkungan hidup.
Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen tersebut dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat.
Memperhatikan sasaran Millenium Development Goals (MDG’s) dan Kesepakatan Dakkar untuk Pendidikan Untuk Semua (PUS); Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan pemberdayaan perempuan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan, penurunan Angka kematian anak dengan menekan terjadinya gizi buruk pada balita, meningkatnya angka kesehatan ibu dengan menekan angka kematian ibu melahirkan; meningkatnya angka kesakitan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; Cakupan pelayanan air bersih perkotaan dan perdesaan serta cakupan sanitasi dan persampahan sebanding dengan rata-rata nasional dan target Millenium Development Goals (MDGs); dan kerjasama sinergitas pengelolaan potensi sebagai tantangan pembangunan perwilayahan ke depan telah dirancang dan dilaksanakan dengan berbagai bentuk dan pola kerjasama. Propinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia juga ikut serta mendukung komitmen pemerintah tersebut, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target MDG’s.
Pemahaman mengenai indikator-indikator yang dicakup dalam MDGs apabila diperhatikan lebih mendalam ternyata merupakan indikator-indikator sosial yang umumnya sudah terlebih dahulu digunakan oleh pemerintah daerah untuk memonitor capaian perbaikan kehidupan sosial. Perencanaan dan implementasi program pembangunan dari pelbagai sektor yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota apabila direncanakan sesuai dengan pencapaian indikator MDGs secara terencana dan terprogram pada tingkat kabupaten/kota, maka arah pembangunan untuk peningkatan perbaikan kehidupan sosial masyarakatnya tentunya akan semakin baik.